Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih menyimpan APBD dalam bentuk giro, keputusan paling aman dan transparan meskipun bunga rendah.
Keputusan ini menimbulkan polemik dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai penyimpanan dana di giro merugikan daerah. Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Info Kejadian Bandung.
Alasan Gubernur Dedi Mulyadi Memilih Giro
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa penyimpanan kas daerah dalam bentuk giro didasarkan pada prinsip kehati-hatian (prudent) dalam membiayai proyek dan pekerjaan. Menurutnya, penggunaan giro lebih aman dibandingkan menyimpan uang di kasur atau lemari besi yang tidak terjamin keamanannya. Keputusan ini juga mengurangi risiko praktik yang merugikan publik.
Selain itu, Dedi menekankan bahwa penyimpanan di giro mencegah kecurigaan terkait adanya pihak tertentu yang menikmati bunga tinggi. Deposito, meski menawarkan bunga lebih besar, dapat menimbulkan persepsi negatif jika keuntungan bunga jatuh ke perorangan. Dengan giro, transparansi dan akuntabilitas kas daerah lebih terjaga.
Per 30 September 2025, dana kas daerah Jawa Barat tercatat sebesar Rp 3,8 triliun tersimpan dalam rekening giro. Dedi menegaskan bahwa giro dipilih sebagai alternatif yang aman dan efisien, terutama jika deposito tidak diperbolehkan karena kekhawatiran bunga dimanfaatkan perorangan. Dengan demikian, kas daerah tetap aman sekaligus siap digunakan sesuai kebutuhan proyek pembangunan.
Kritik dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti kebijakan penyimpanan dana APBD di rekening giro. Ia menilai praktik ini merugikan pemerintah daerah karena bunga giro jauh lebih rendah dibandingkan deposito. Menurutnya, banyak daerah masih menyimpan dana besar di giro padahal potensinya untuk menambah pendapatan daerah melalui bunga deposito lebih tinggi.
Purbaya juga mengingatkan bahwa praktik ini bisa memicu pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan dana agar mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan. Ia menyoroti fenomena dana “tidur” yang mencapai sekitar Rp 100 triliun setiap tahun dalam bentuk sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) di bank pembangunan daerah (BPD) maupun bank pusat.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar dana APBD tidak hanya aman tetapi juga produktif. Dengan bunga yang lebih tinggi, dana tersebut bisa digunakan sebagai modal pembangunan daerah tanpa menimbulkan kerugian publik. Purbaya menekankan bahwa uang daerah harus bergerak agar ekonomi hidup dan masyarakat merasakan manfaatnya.
Baca Juga: Bandung Darurat Narkoba, Peredaran Obat Keras Jaringan Internasional Sasar Anak SMP!
Fleksibilitas Deposito On Call dan Saldo Kas Daerah Jabar
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa beberapa daerah masih memanfaatkan “deposito on call” untuk menyimpan kas yang fleksibel. Deposito on call ini bisa dicairkan kapan saja sesuai kebutuhan pembangunan, sehingga tetap memberikan pendapatan tambahan bagi daerah tanpa risiko bunga jatuh ke perorangan. Cara ini memungkinkan dana tetap produktif sekaligus aman.
Saat ini, nilai kas daerah Jawa Barat mencapai Rp 2,5 triliun dan ditargetkan menyusut hingga akhir Desember 2025 menjadi di bawah Rp 50 miliar bahkan bisa mencapai nol. Strategi ini menunjukkan bahwa Pemprov Jabar fokus pada pemanfaatan kas untuk kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi publik.
Dengan fleksibilitas ini, Pemprov Jabar dapat menyesuaikan aliran kas sesuai kebutuhan proyek pembangunan. Hal ini sekaligus memastikan dana tidak mengendap terlalu lama di bank, menjaga efisiensi, dan mempercepat realisasi belanja daerah.
Strategi Pengelolaan Keuangan dan Belanja Daerah
Pemprov Jabar menekankan penggunaan anggaran untuk pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dana kas daerah dikelola di Bank Jabar Banten (BJB) dalam bentuk giro demi kehati-hatian. Pembayaran proyek dilakukan bertahap, misalnya perbaikan jalan senilai Rp 1 triliun dibagi tiga termin, untuk menjaga kontrol pengeluaran.
Dedi menyatakan bahwa strategi ini membuat Jawa Barat menjadi provinsi terbaik dalam hal belanja daerah menurut Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan kas yang hati-hati memastikan proyek berjalan sesuai rencana, efisien, dan tidak menimbulkan pemborosan.
Strategi ini juga meminimalkan risiko penyimpanan dana yang tidak aman sekaligus memaksimalkan manfaat bagi publik. Pemprov Jabar memastikan setiap rupiah APBD digunakan untuk kegiatan pembangunan yang jelas dan terukur.
Simak berita update lainnya tentang Bandung dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpercaya hanya di Info Kejadian Bandung.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari dailynotif.com