Persib Bandung tegas menolak bonus Rp1 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat demi menjaga integritas dan profesionalisme klub secara transparan.
Penolakan ini bukan tanpa alasan. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menghindari prasangka negatif di kalangan suporter dan menjaga transparansi keuangan klub. Berikut penjelasan lengkapnya. Info Kejadian Bandung akan membahas alasan dan dampaknya secara lengkap.
Janji Bonus yang Menjadi Polemik
Kisruh ini bermula dari janji Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan memberikan bonus sebesar Rp1 miliar kepada Persib Bandung. Janji itu mencuat setelah Persib menorehkan prestasi membanggakan di kompetisi sepak bola nasional.
Namun, sebelum proses pencairan dilakukan, kabar soal pemberian bonus ini sudah terlanjur ramai diperbincangkan di media, termasuk di kalangan Bobotoh suporter fanatik Persib. Komisaris Persib, Umuh Muchtar, menyampaikan bahwa ia merasa perlu untuk mengklarifikasi situasi ini demi mencegah kesalahpahaman.
Ia menegaskan bahwa Persib belum menerima uang tersebut, dan ia sendiri memerintahkan seluruh jajaran klub untuk tidak menerima dana yang belum jelas asal-usulnya.
“Saya klarifikasi biar semua Bobotoh tahu. Bobotoh kan dengar uang yang dijanjikan Rp1 miliar itu. Sekda juga sudah berkoar-koar, katanya sudah memberikan uang kadeudeuh dari ASN yang terkumpul sekitar Rp356 juta,” ungkap Umuh, Jumat 27 Juni 2025.
Menolak Demi Transparansi dan Profesionalisme
Bukan tanpa risiko, penolakan ini diambil demi menjaga kepercayaan publik dan prinsip profesionalisme klub. Menurut Umuh, jika uang diterima tanpa penjelasan yang gamblang, maka akan memunculkan berbagai spekulasi. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa dana tersebut bisa menjadi bumerang bagi klub apabila ternyata bermasalah secara hukum atau administratif.
“Jangan sampai jadi prasangka semua Bobotoh bahwa Persib sudah menerima uang satu miliar, itu tidak. Saya sudah instruksikan kepada staf di Persib untuk tolak. Harus jelas dulu asal-usul uangnya,” tegasnya.
Bagi Umuh, bukan besarnya jumlah uang yang menjadi soal, melainkan bagaimana proses dan komunikasi dilakukan. Ia menyoroti gaya penyampaian Sekda Jawa Barat Herman Suryatman yang menurutnya terlalu berlebihan. Hal ini dinilai bisa menimbulkan kesan bahwa uang sudah diterima secara resmi oleh klub.
Baca Juga:
Dana Dari Gubernur
Sementara itu, selain dana yang disebut berasal dari ASN Pemprov, Umuh juga membahas adanya janji bonus yang diklaim berasal dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Umuh menyebut bahwa dana ini kabarnya langsung mengalir ke kantor, bukan ke rekening resmi klub, dan belum ada kejelasan siapa yang sebenarnya menerima dan mengelola dana tersebut.
“Kalau dari gubernur itu lain lagi. Itu yang satu miliar langsung dari beliau, tapi saya tak tahu, saya tak menerima. Itu langsung ke kantor,” ujarnya.
Karena itu, manajemen klub tetap bersikukuh tidak akan menyentuh dana tersebut sampai semua pihak dapat memberikan bukti dan keterangan resmi soal mekanisme penyaluran dan sumber dana. Prinsip kehati-hatian terus dijaga, terlebih di era saat klub-klub olahraga semakin diawasi secara ketat, baik oleh publik maupun otoritas keuangan.
Janji Bonus Jangan Diobral
Lebih lanjut, Umuh menekankan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan ke publik, terutama terkait janji bonus. Baginya, tidak ada masalah jika ada niat baik dari pemerintah untuk memberikan apresiasi, namun prosesnya harus sesuai aturan dan tidak diumbar sebelum ada kejelasan.
“Sebenarnya uang Rp1 miliar itu tidak susah. Tapi yang bikin susah ya karena menjanjikannya duluan. Harusnya bilang saja, nanti dikumpulkan berapa adanya,” jelas Umuh.
Ia juga menekankan bahwa sekalipun uang tersebut terkumpul secara penuh, Persib tetap akan menolak jika tidak disertai dengan transparansi. Umuh mengkhawatirkan adanya risiko hukum yang bisa mencoreng nama baik klub, terutama jika belakangan muncul persoalan dari pihak pemberi dana.
“Kalau dikembalikan dan mau dikasih Rp1 miliar ya tetap ditolak. Karena apa? Riskan… Kalau enggak jelas, ya jadi masalah,” pungkasnya.
Keputusan Kolektif
Menariknya, Umuh menegaskan bahwa keputusan menolak bonus tersebut bukan semata-mata pendapat pribadinya. Seluruh pimpinan Persib sepakat untuk bersikap profesional dan menolak dana yang tidak jelas asal-usulnya. Hal ini menunjukkan bahwa Persib tidak hanya fokus pada prestasi lapangan, tetapi juga menjunjung tinggi integritas di luar lapangan.
“Saya bicara ini juga tidak sendiri, karena atas persetujuan dari pimpinan Persib,” tuturnya dengan tegas.
Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari banyak pihak, khususnya para pendukung yang menginginkan klub kesayangannya tetap bersih dari praktik-praktik yang bisa merusak citra. Langkah ini pun menempatkan Persib sebagai klub yang bukan hanya besar dari segi prestasi, tetapi juga berani bersikap dalam menjaga marwah institusinya.
Kesimpulan
Penolakan bonus Rp1 miliar oleh Persib Bandung bukan karena menolak apresiasi, melainkan bentuk sikap tegas menjaga transparansi, integritas, dan profesionalisme. Klub ingin menghindari asumsi publik serta risiko hukum di kemudian hari.
Langkah ini pun mendapat dukungan luas dari suporter, sebagai bukti bahwa klub kebanggaan Jawa Barat ini tak hanya berprestasi di lapangan, tapi juga layak diteladani dari sisi tata kelola dan etika. Simak dan ikuti terus Info Kejadian Bandung agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang akan terupdate setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari monitorindonesia.com
- Gambar Kedua dari jabar.idntimes.com