Kejaksaan Negeri Bale Bandung mengusut dugaan korupsi pengadaan ambulans caravan COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
Kasus ini menjadi sorotan setelah nilai anggarannya mencapai sekitar Rp6 miliar dari APBD tahun 2021 dan dinilai bermasalah secara administrasi dan substansi. Dibawah ini Info Kejadian Bandung akan memberikan ulasan mengenai kasus Korupsi Ambulans di Dinkes Bandung Barat.
Kronologi dan Fokus Pengusutan
Pada Kamis, 24 Juli 2025, tim penyidik Kejaksaan Negeri Bandung Barat melakukan penggeledahan mendadak di kantor Dinkes Kabupaten Bandung Barat. Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari bukti terkait pengadaan ambulans caravan yang diduga sarat dengan penyimpangan.
Penyidik fokus menelusuri dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa yang meliputi perubahan spesifikasi serta pengelolaan anggaran yang tidak transparan.
Kepala Dinkes Bandung Barat saat ini, Ridwan Abdullah Putra, menyatakan bahwa dirinya belum menjabat pada saat kasus berlangsung dan siap mendukung proses hukum yang berjalan.
Dugaan Penyimpangan Pengadaan Ambulans Caravan
Ambulans caravan yang menjadi sorotan merupakan Mobile Unit Lab COVID-19 yang berfungsi sebagai fasilitas kesehatan bergerak dalam penanganan pandemi. Namun, pengadaan alat ini disinyalir meninggalkan masalah administratif dan teknis, seperti harga yang tidak sesuai standar pasar dan proses pengadaan yang tidak mengikuti prosedur.
Proyek ini menelan dana sekitar Rp6 miliar dari APBD tahun 2021, sehingga jika ada korupsi. Dampaknya sangat merugikan keuangan daerah dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Status Tersangka dan Pihak yang Terlibat
Kejaksaan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu mantan Kepala Dinkes Bandung Barat, Eisenhower Sitanggang RDS yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta CG, Direktur PT Multi Artha Sehati, perusahaan penyedia ambulans tersebut.
Status tersangka ini menunjukkan keseriusan aparat hukum dalam menindak mereka yang diduga melakukan penyimpangan dalam proyek pengadaan tersebut. Semua proses hukum diarahkan untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab secara hukum dan memastikan transparansi serta akuntabilitas.
Baca Juga: Komunitas Lari Bandung Dihukum Rp5 Juta Gara-Gara Bagikan Bir Gratis
Respon Kepala Dinkes dan Dukungan Proses Hukum
Ridwan Abdullah Putra, yang kini menjabat Kadinkes Kabupaten Bandung Barat. Ia mengaku terkejut atas penggeledahan tersebut karena kasus itu terjadi sebelum masa jabatannya. Ia memastikan tidak ada keterlibatannya dan menegaskan dukungan penuh kepada Kejari untuk menyelesaikan perkara ini secara hukum.
Dia mengajak seluruh jajaran Dinkes dan masyarakat untuk bersikap kooperatif dalam rangka penegakan integritas birokrasi demi kemajuan pelayanan kesehatan di daerah.
Implikasi Bagi Pengelolaan Anggaran dan Pelayanan Publik
Kasus dugaan korupsi ini menjadi peringatan keras bagi seluruh lembaga pemerintahan agar pengelolaan anggaran terutama yang terkait dengan pelayanan publik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Korupsi dalam pengadaan alat kesehatan seperti ambulans tentu berdampak negatif terhadap kualitas layanan kesehatan yang berujung pada kerugian masyarakat luas.
Selain itu, penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendongkrak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Langkah Kejaksaan dan Harapan Masyarakat
Kejari Bandung Barat terus memperkuat penyidikan dengan melakukan penggeledahan serta mengumpulkan dokumen, surat, dan barang bukti lainnya terkait proyek pengadaan ambulans ini. Masyarakat menyambut baik upaya penegakan hukum karena menginginkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Harapan utama adalah kasus ini bisa diselesaikan secara transparan. Para pelaku mendapat hukuman setimpal, dan servis kesehatan di Bandung Barat kembali berjalan optimal untuk masyarakat.
Kesimpulan
Kejaksaan Negeri Bandung Barat secara aktif menyelidiki dugaan korupsi pengadaan ambulans caravan Mobile Unit Lab COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang bernilai sekitar Rp6 miliar. Dengan penetapan tiga tersangka dan penggeledahan dokumen penting, penyidikan kasus ini menjadi contoh penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan negara.
Dukungan dari Kepala Dinkes serta masyarakat menjadi kunci kelancaran proses hukum demi meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Kasus ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi demi masa depan sektor kesehatan yang lebih baik.
Untuk update terbaru dan informasi lengkap seputar berbagai kejadian di Bandung, seperti bencana alam, kemacetan, dan kegiatan masyarakat, anda bisa kunjungi Info Kejadian Bandung.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari bandung.kompas.com
- Gambar Kedua dari poskota.co.id