Berita heboh datang dari Bandung, DPRD bentuk Pansus untuk membedah LKPJ Wali Kota 2025 dengan target rampung hanya sebulan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 pada Sidang Paripurna DPRD, 30 Maret 2026. DPRD membentuk Pansus untuk membedah laporan ini, menargetkan rampung sebulan hingga akhir April 2026 demi evaluasi cepat kinerja pemerintah kota.
Dapatkan update terbaru seputar peristiwa Bandung yang sedang viral, eksklusif yang hanya ada di Info Kejadian Bandung.
Pembentukan Pansus LKPJ
DPRD Kota Bandung resmikan Pansus dalam rapat paripurna usai penyampaian LKPJ Walkot. Keanggotaan dari berbagai fraksi pastikan representasi politik merata. Tugas utama: analisis capaian, serapan anggaran, dan rekomendasi perbaikan program 2025.
Ketua DPRD targetkan kerja marathon Pansus mulai April 2026. Dokumen LKPJ “dikuliti” di komisi dulu sebelum masuk Pansus. Pendekatan ini mirip praktik DPRD Jabar yang sukses bedah laporan gubernur sebelumnya.
Pansus beri kesempatan eksekutif jawab pertanyaan legislatif. Yudha, legislator senior, sebut target sebulan realistis tapi butuh komitmen semua pihak. Proses ini jadi panggung transparansi anggaran publik Bandung.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Capaian LKPJ Walkot 2025
Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp7,207 triliun atau 95,11% dari target APBD. Belanja pembangunan difokuskan pada infrastruktur dan pelayanan publik, termasuk perbaikan jalan, drainase, serta renovasi pasar tradisional. Wali Kota Farhan menekankan fondasi “Setara Berkelanjutan” sebagai pijakan bagi kemajuan Bandung yang inklusif dan merata.
Program unggulan seperti penataan Alun-alun Bandung dan revitalisasi kampung tematik tercatat berhasil sekitar 80%. Penyerapan anggaran di bidang kesehatan dan pendidikan bahkan di atas 90%, berdampak positif pada penurunan angka stunting kota. Meski begitu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu optimalisasi agar target berikutnya lebih maksimal.
LKPJ juga menyoroti tantangan yang masih ada, termasuk banjir musiman dan kemacetan di sejumlah titik strategis. Wali Kota mengklaim 70% proyek strategis selesai tepat waktu, namun DPRD menekankan perlunya perbaikan pengelolaan aset daerah agar lebih efisien dan berkelanjutan.
Baca Juga: Tegas! DPRD Bandung Desak Tindakan Nyata Atasi Reklame Ilegal di Kota!
Proses Kerja Pansus
Pansus melanjutkan tahap I dengan verifikasi data LKPJ di tingkat komisi hingga 5 April. Tahap II akan diisi rapat kerja untuk mendengar pendapat eksekutif dan pakar terkait berbagai program pemerintah. Dokumentasi dibuat lengkap agar audit trail tetap transparan dan mudah diakses publik Bandung.
Target penyelesaian ditetapkan 30 April 2026 melalui jadwal intensif tiga kali seminggu. Anggota Pansus dibagi berdasarkan bidang, meliputi anggaran, pembangunan, dan pelayanan sosial. Koordinasi dengan Bapemperda juga diperkuat untuk mempercepat sinkronisasi rekomendasi yang dihasilkan.
Legislator mendorong Wali Kota hadir langsung untuk menanggapi catatan kritis secara rinci. Analisis dilakukan dengan metode data-driven, mengikuti praktik Pansus XIII Jawa Barat agar hasil akurat dan dapat dijadikan acuan. Hasil akhir akan diserahkan dalam paripurna Mei 2026 sebagai pedoman kebijakan kota untuk tahun berikutnya.
Dampak dan Harapan
Proses Pansus meningkatkan akuntabilitas pemerintah kota kepada warga. Rekomendasi yang dihasilkan menjadi bahan evaluasi APBD Perubahan 2026. Transparansi ini sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD dan Wali Kota Bandung.
Wali Kota Farhan mengapresiasi Pansus sebagai mitra pengawas yang kritis namun konstruktif. Target sebulan ini diharapkan menunjukkan efisiensi legislatif Bandung, menjadikannya lebih unggul dibanding daerah lain. Warga pun berharap hasil Pansus benar-benar mewujudkan kota Bandung yang lebih sejahtera dan tertata.
Ke depan, Pansus diharapkan menjadi tradisi tahunan yang efektif. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif akan semakin memperkuat praktik good governance, sehingga Bandung siap menjadi contoh bagi kota lain di Jawa Barat dalam tata kelola anggaran.
Dapatkan update terbaru seputar peristiwa Bandung yang sedang viral, eksklusif yang hanya ada di Info Kejadian Bandung.
Sumber Informasi Gambar:
Gambar Pertama dari detik.com
Gambar Kedua dari lingkar.co