Ratusan buruh tambang mengepung Gedung Sate, menuntut janji kompensasi Rp3 juta dari KDM yang hingga kini belum dipenuhi.
Gedung Sate, pusat pemerintahan Jawa Barat, menjadi saksi unjuk rasa besar-besaran. Ratusan buruh tambang dari Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) datang dengan truk, mengepung kawasan pada Jumat, 6 Februari 2026. Mereka menagih janji kompensasi Rp3 juta per KK dari H. Deden Darmansah (KDM) yang hingga kini belum terealisasi.
Dapatkan update terbaru seputar peristiwa Bandung yang sedang viral, eksklusif yang hanya ada di Info Kejadian Bandung.
Aksi Buruh Tambang di Depan Gedung Sate
Pada hari Jumat, 6 Februari 2026, sekitar pukul 11.00 WIB, suasana di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, mendadak ramai oleh kedatangan ratusan truk. Kendaraan-kendaraan berat ini membawa buruh tambang dari Kabupaten Bandung Barat, yang datang untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Kedatangan mereka adalah bagian dari aksi unjuk rasa besar-besaran yang digagas oleh Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK). Mereka menuntut pemenuhan janji kompensasi sebesar Rp3 juta per Kartu Keluarga (KK) dari H. Deden Darmansah (KDM) yang tak kunjung ditepati.
Para buruh tambang tersebut bergerak dari arah Pasteur, kemudian melintasi Jalan Layang Pasupati dan berbelok ke Jalan Diponegoro. Konvoi truk-truk ini menjadi pemandangan yang tidak biasa dan menarik perhatian banyak pengendara serta warga sekitar.
Penolakan Warga Terhadap KDM
Aksi unjuk rasa ini menjadi manifestasi kekecewaan warga terhadap KDM. Mereka secara tegas menolak KDM yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, dan meminta agar segera mencabut izin perusahaan tambang yang terkait dengannya.
Menurut Rian, salah satu koordinator aksi, KDM diduga telah memberikan janji palsu kepada masyarakat. “Awalnya KDM berjanji akan memberikan kompensasi kepada warga Rp3 juta per KK. Namun janji tersebut sampai saat ini tidak terealisasi,” ungkap Rian.
Kekecewaan ini diperparah oleh sikap KDM yang dianggap tidak menepati kesepakatan dan janji-janji yang telah diucapkan. Masyarakat merasa dirugikan dan menuntut keadilan atas hak-hak mereka yang belum terpenuhi.
Baca Juga: Tragis! Dua Orang Tertimbun Galian di Bandung Saat Ritual, Warga Heboh
Tuntutan Pembatalan Izin Tambang
Selain menagih janji kompensasi, AMPK juga mendesak agar pemerintah mencabut izin perusahaan tambang yang dikelola oleh KDM. Mereka menuntut bahwa izin pertambangan tersebut harus segera dibatalkan karena dinilai merugikan masyarakat sekitar.
Penolakan terhadap operasional tambang KDM ini juga didasari oleh dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya. Warga khawatir akan kerusakan lingkungan dan dampak negatif lainnya jika aktivitas penambangan terus berlanjut tanpa pengawasan yang memadai.
Aksi unjuk rasa ini merupakan puncak dari rentetan keluhan dan kekecewaan warga yang telah lama terpendam. Mereka berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mendengar aspirasi mereka dan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan tambang serta oknum yang terlibat.
Respon Pemerintah Dan Implikasi Hukum
Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan segera memberikan respons terhadap tuntutan para buruh tambang ini. Penanganan kasus ini akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak masyarakat dan menegakkan keadilan.
Jika terbukti ada pelanggaran janji dan ketidakberesan dalam perizinan tambang, KDM dapat menghadapi implikasi hukum dan politik yang serius. Jabatan publik yang diembannya sebagai Ketua DPRD KBB juga akan menjadi sorotan publik.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap janji yang diberikan oleh pejabat publik, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan ada solusi yang adil dan tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini demi kebaikan bersama.
Dapatkan update terbaru seputar peristiwa Bandung yang sedang viral, eksklusif yang hanya ada di Info Kejadian Bandung.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari jabar.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari detik.com