Tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat resmi naik, dengan total mencapai Rp 83,5 juta per bulan.
Kenaikan ini terutama terjadi pada pos tunjangan rumah dan transportasi, yang masing-masing mengalami penambahan sekitar Rp 2,2 juta dan Rp 5,6 juta per bulan. Tunjangan komunikasi intensif untuk pimpinan dan anggota DPRD tetap sebesar Rp 14.700.000 per bulan.
Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Info Kejadian Bandung.
Rincian Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD
Dengan adanya keputusan baru ini, rincian tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut: tunjangan rumah untuk anggota dewan naik menjadi Rp 45.800.000 per bulan, tunjangan transportasi menjadi Rp 23.000.000 per bulan, dan tunjangan komunikasi intensif tetap sebesar Rp 14.700.000 per bulan.
Sementara itu, untuk pimpinan DPRD, Ketua DPRD menerima tunjangan rumah sebesar Rp 53.000.000 per bulan, dan Wakil Ketua DPRD menerima Rp 48.700.000 per bulan.
Tunjangan transportasi untuk Ketua DPRD juga naik menjadi Rp 29.000.000 per bulan, sedangkan Wakil Ketua DPRD menerima Rp 26.000.000 per bulan. Kenaikan total tunjangan ini mencapai Rp 7.871.000 per bulan, menjadikan total tunjangan anggota DPRD kini menjadi Rp 83.500.000 per bulan.
Proses Penetapan Tunjangan
Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung Barat, Ricky Riyadi. Menjelaskan bahwa keputusan mengenai tunjangan anggota DPRD belum tentu langsung diberlakukan pada tahun ini. Pemerintah Daerah dan anggota DPRD senantiasa mempertimbangkan tunjangan berdasarkan masukan dan dinamika masyarakat.
Penetapan tunjangan ini dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang matang. Dengan tujuan untuk memastikan kesejahteraan anggota DPRD sekaligus memperhatikan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Kasus Korupsi Smart City: Yana Mulyana & 2 Anak Buahnya Kini Bebas Bersyarat
Evaluasi Penggunaan Anggaran
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebelumnya telah meminta kepala daerah untuk mengevaluasi besaran tunjangan DPRD. Terutama tunjangan rumah yang dinilai tidak wajar di tengah tekanan ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa tunjangan harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan asas kewajaran. Evaluasi terhadap besaran tunjangan ini perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sendiri, dengan melibatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Respons Masyarakat dan Pengamat
Kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat ini menuai berbagai respons dari masyarakat dan pengamat. Banyak pihak menilai bahwa besaran tunjangan yang diterima anggota DPRD jauh di atas rata-rata pendapatan masyarakat setempat, yang hanya berkisar antara Rp 3–5 juta per bulan.
Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Sidhha, menilai adanya disparitas mencolok antara nilai tunjangan anggota DPRD dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di daerah.
Menurutnya, meskipun pemberian tunjangan sah secara regulasi dan menyesuaikan kemampuan daerah. Tetap diperlukan kajian idealitas dan kepatuhan terhadap konteks ekonomi masyarakat setempat.
Untuk update terbaru dan informasi lengkap seputar berbagai kejadian di Bandung. Seperti bencana alam, kemacetan, dan kegiatan masyarakat. Anda bisa kunjungi Info Kejadian Bandung.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari daerah.sindonews.com
- Gambar Kedua dari bandung.kompas.com